9 April 2009, pagi-pagi sekali aku pergi menempuh perjalanan dari Bandung ke daerah asalku di Jakarta. Di tempat itulah namaku terdaftar sebagai pemilih tetap. Terlepas dari perjalanan yang cukup melelahkan (*gara2 salah keluar tol..), aku tetap bersemangat menyambut pemilu, karena ini adalah pemilu legislatif pertama yang aku ikuti (*tahun 2004 karena suatu hal aku jadi golput). Masuk ke tempat pemungutan suara di daerahku (*lupa tps no berapa..), tidak ada penyambutan yang terlalu istimewa, begitu pula dengan prosesnya, menurutku biasa saja; mendaftar, menunggu, mencontreng, celup jari, selesai. Sederhana kan, aku pikir anak sd pun bisa :D, mereka kan udah terlatih mengerjakan soal pilihan ganda :P. Tapi intinya dalam beberapa menit itu, aku ikut menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia.
Banyaknya jumlah partai politik (*38 pertai) dan calon legislatif (*dari DPR, DPRD, DPD, .. jumlahnya ratusan deh..) terus terang sangat membingungkan. Bukannya belajar dari pemilu 2004 (*yang notabene juga diikuti banyak parpol dan caleg2), pemilu tahun 2009 ini malah makin banyak parpol yang tidak jelas asal-usul dan visi-misinya. Tapi tampaknya tidak hanya aku yang kebingungan, dari obrolan warga di sekitarku, ternyata mereka pun tidak mengenal semua partai dan para calon yang ada. Nah lho, jangan2 calegnya juga gak 'kenal' sama warga sekitarnya. Lucu yah :D padahal mereka itu kan yang nantinya akan mewakili masyarakat di DPR, berjuang demi kepentingan rakyat. Klo caleg2nya aja gak dikenal, lha trus mereka itu sebenarnya mau mewakili siapa? jangan2 hanya mewakili pihak2 tertentu saja, yang ujung2nya korbannya lagi2 masyarakat kecil, weleh2..
Sekarang sudah hampir 1 minggu berlalu sejak pemilu legislatif. Berbagai hasil quick-count dari lembaga-lembaga survei (*yang katanya independen) telah dipublikasikan, sebagian besar menghasilkan perhitungan dengan kemenangan partai Demokrat (20.xx %), disusul partai Golkar dan PDI-P. Hasil real-count sementara dari KPU pun telah keluar, dengan hasil yang tak jauh berbeda dari hasil quick-count. Menurut saya pun, tak salah jika masyarakat tetap mendukung pemerintahan sekarang dan ingin melanjutkannya 5 tahun ke depan. Walaupun masih terdapat kekurangan, tapi pemerintahan sekarang mampu menjaga stabilitas baik ekonomi maupun keamanan nasional. Maka tak heran jika pemerintahan sekarang mampu menjalankan pemerintahan hingga masa jabatan 5 tahun berakhir. Akan tetapi diantara pihak-pihak yang bersukacita, pastilah ada pihak-pihak yang tidak puas akan hasil pemilu kali ini, umumnya mereka berasal dari parpol dan caleg yang kecewa karena perolehan suaranya tidak sesuai harapan. Parahnya, bukannya melakukan introspeksi diri dan mendukung jalannya pemilu selanjutnya, mereka malah mencari-cari alasan atau pihak lain sebagai kambing hitamnya, mulai dari isu adanya indikasi kecurangan, politik uang, sampai kebijakan dan ketidaksiapan KPU sebagai panitia pemilu.
Harus diakui memang, kinerja KPU pada pemilu 2009 tidak lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Masalah-masalah yang muncul mulai dari daftar pemilih yang kurang akurat, distribusi logistik pemilu yang lambat, hingga teknis pelaksanaan pemilu yang berantakan (*di beberapa daerah..) hampir sama dengan yang terjadi pada pemilu 2004. Bahkan pemilu sekarang diwarnai pula dengan kejadian 'pertukaran' kertas suara antar daerah. Jelas hal-hal seperti ini menambah bingung warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Tak hanya warga, bahkan panitia KPPS di beberapa daerah pun banyak yang merasa kebingungan dengan banyaknya masalah yang terjadi. Saya akui memang menjadi panitia pemilu memang sulit (*udah pengalaman jadi ketua pemilu di unit kemahasiswaan, ternyata gak jauh beda masalahnya -.-), tapi saya rasa seharusnya kesalahan yang lalu tidak perlu diulangi lagi, sehingga pelaksanaan pemilu 2009 dapat lebih baik dari pemilu 2004. Lalu mengapa pemilu sekarang bermasalah lagi? Apakah KPU sekarang yang tidak kompeten, atau memang tidak adanya dukungan/kerjasama dari berbagai pihak pada KPU??? (*masih tanda tanya...)
Tidak adil rasanya jika setiap permasalahan yang terjadi pada pemilu menjadi tanggung jawab KPU saja. ...
... (bersambung)
